Search Results for – "Penyusunan Kebijakan Teknis"

BIMTEK DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN APBD 2019 SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO 38 TAHUN 2018

Bimtek Dan Sosialisasi Penyusunan APBD 2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri )No.38 Tahun  2018 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. PERMENDAGRI […]

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, […]

Pedoman Penyusunan APBD

Pedoman Penyusunan APBD  Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Tahun ini. Sebagaimana Permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi : Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah; Kebijakan Penyusunan APBD; Prinsip Penyusunan APBD; Teknis Penyusunan APBD; Hal-hal Khusus Lainnya. Dalam penyusunan dan pembahasan […]

Bimtek Aset Daerah

Bimtek Aset Daerah. Aset daerah sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik efisien efektif transparan dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah Aset Barang Milik Daerah  Sementara Asset/barang milik daerah merupakan Unsur penting dalam kelancarannya fungsi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan […]

Bimtek Diklat Aset Daerah

Bimtek Diklat Aset Daerah. Aset Merupakan manfaat Ekonomi untuk masa depan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas yang terjadi akibat sebuah transaksi atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Serta diharapkan dapat dinikmati, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk juga sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat […]

Bimtek Satpol PP

“Bimtek Satpol PP” Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP begitu penting karena mempunyai tugas tanggungjawab yang berat sehingga cara pikir sistem perekrutan sampai menjadi anggota Satpol PP menjadi sangat menentukan. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi yaitu penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan […]

PENYELENGGARA BIMTEK DAN DIKLAT TERBAIK

Jadwal Materi dan Sosialisasi Bimtek & Diklat Nasional Selamat datang di Lembaga Kajian Nasional (LKN), LKN merupakan penyelenggara diklat terbaik yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan narasumber yang Kompeten dan Profesional. Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilenggarakan oleh LKN adalah suatu kegiatan yang mana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat […]

Bimtek DPRD

Adalah suatu bentuk kegiatan yang mana para peserta dalam hal ini peserta dari DPRD diberi pelatihan-pelatihan yang bermutu untuk memperluas kompetensi peserta dengan materi-materi yang diberikan meliputi Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, menciptakan suatu Tim Kerja Efektif, Survey Indeks Kepuasan, kesenangan dan kenyamanan Masyarakat serta Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah […]

Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

Bimtek Tugas dan Tanggung jawab bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah. Menerima, menyimpan dan membayar menyerahkan uang atau surat beharga atau barang – barang Negara/daerah. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan,menetausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan […]

Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh […]