BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PENGHAPUSAN ASET

pengelolaan barang Milik daerah serta penghapusan aset ini Kami selenggarakan atas banyak nya masalah yg terjadi dalam pengelolaan barang dan aset atau barang milik daerah sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. PENEKANAN AUDIT BPK TERHADAP PENGELOLAAN BMD. Hasil Audit BPK menunjukkan bahwa, disclaimernya hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena Neraca kurang baik, Neraca kurang baik karena Laporan Barang Milik Daerah kurang baik.

Jadi wajar jika saat ini anggaran, kebijakan dan perhatian Pejabat pemeritnah daerah dan DPRD harusnya mengarah ke pengelolaan barang milik daerah.Walapun barang milik daerah dari dahulu menjadi objek pemeriksaan BPK, tetapi 2 – 3 tahun terakhir ini bisa dirasakan auditor BPK memeriksa barang milik daerah lebih intensif, jadi tidak heran bila dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak pemda (khususnya Kepala Daerah dan DPRD) baru sadar kalau pengelolaan asetnya ternyata amburadul.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sampai dengan Permendagri no 19 tahun 2016 . Sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD. Serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen asset. Pusat Manajemen Keuangan ( PUSMENKEU ) akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema :  Aset daerah “ MEMAHAMI REGULASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 “, Yang Akan Selenggarakan Pada :

JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI / JULI AGUSTUS / SEPTEMBER / OKTOBER / NOVEMBER / DESEMBER

Bulan Oktober

06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Ibis Style Jakarta
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Eden Kuta Bali
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Quest Surabaya
06 – 07 Oktober 2017 di Hotel Santosa Lombok
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Eden Kuta Bali
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Quest Surabaya
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Santosa Lombok
13 – 14 Oktober 2017 di Hotel Ibis Style Jakarta
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Ibis Style Jakarta
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Eden Kuta Bali
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Quest Surabaya
20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Santosa Lombok
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Pacific Palace Batam
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Eden Kuta Bali
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Cemerlang Bandung
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Losari Beach Makassar
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Santosa Lombok
26 – 27 Oktober 2017 di Hotel Quest Surabaya
Rp. 4.500.000,-
Fasilitas:
- BONUS 1 JUTA
(Untuk 10 Pendaftar Pertama)
- Menginap 3 malam Twin Shering;
- Seminar Kit
- Coffee Break, Lunch & Dinner
- Suvenir & Sertifikat Pelatihan
- Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
- Tas Ransel Eksklusif
- Free Flashdisk 8 GB
- Antar Jemput Bandara
(Peserta Group Minimal 5 Orang)
- Konfirmasi selambat-lambatnya H-2
- Telp./Fax.(021) 43931637
- Konf : 0811 9988836 – 0813 63885678
- Info Diklat (PIN BB : 5AA7FDC8 )

Ruang lingkup  Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  adalah:

  1. pejabat pengelola barang milik daerah;
  2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  3. pengadaan;
  4. penggunaan;
  5. pemanfaatan;
  6. pengamanan dan pemeliharaan;
  7. penilaian;
  8. pemindahtanganan;
  9. pemusnahan;
  10. penghapusan;
  11. penatausahaan;
  12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  13. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
  14. barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi

 

pengelolaan barang milik daerah serta penghapusan aset

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

^