Bimtek Keuangan & Aset

Keuangan & Aset Pusat dan Daerah

Kategori: Bimtek Keuangan

Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019

Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 antara lain : Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya […]

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah haruslah dikelola dengan kaidah yang baik, tunduk kepada sistem perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan melihat asas keadilan, kepatutan, dan fungsi pada masyarakat. Dari pandangan tersebut maka pengelolaannya haruslah berdasarkan transparansi dan akuntabilitas dalam system pemerintahan. Sekilas Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengeloaan keuangan daerah tidak hanya transparansi […]

Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Sebagaimana di ketahui Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun […]

Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial

Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sebagaimana di ketahui kita ketahui secara bersama-sama pemerintah telah mengeluarkan PERMENDAGRI No.14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Bantuan hibah dan ban­tuan sosial (bansos) adalah dua buah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup kerusial karena […]

Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015

Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 tentang perubahan atas pasal 23,pasal 25, pasal 27 dan pasal 43 peraturan menteri tenaga kerja nomor per […]

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Untuk meninggikan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan […]

Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapakan peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah. […]

Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeTentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan

Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan Untuk menghadapkan tantangan adanya perubahan paradigma masyarakat, sehingga mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance), perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Sehubungan dengan makin meninggikan tuntutan dan […]

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sepatutnya Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. No. 60 […]

Bimmtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Bimmtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengertian rekonsiliasi adalah proses penyesuaian data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Rekonsiliasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang […]

Bimtek Keuangan & Aset © 2018 Frontier Theme