Bimtek Keuangan & Aset

Keuangan & Aset Pusat dan Daerah ( HP. 0813 6388 5678 )

PENYELENGGARA BIMTEK DAN DIKLAT TERBAIK

Jadwal Materi dan Sosialisasi Bimtek & Diklat Nasional

Selamat datang di Lembaga Kajian Nasional (LKN), LKN merupakan penyelenggara diklat terbaik yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan narasumber yang Kompeten dan Profesional.

Bimbingan Teknis (Bimtek) / Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilenggarakan oleh LKN adalah suatu kegiatan yang mana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dan bermutu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dengan didukung materi-materi yang diberikan meliputi Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, menciptakan Tim Kerja Efektif serta Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesional.

Berikut kami informasikan Materi Bimtek & Diklat Nasional

Bimtek Keuangan merupakan suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan secara teknis dan terorganisir. Bimbingan teknis atau pelatihan dimaksud dapat membantu meningkakan kinerja baik itu individu maupun instansi pemerintah di Bidang Keuangan Daerah.

Di era modernisasi saat ini, Teknik pengelolaan keuangan semakin berkembang pesat. Kami telah menyediakan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat dalam bidang keuangan daerah. Adapun tujuan diadakannya bimtek keuangan darah adalah dalam rangka mempercepat pemahaman terhadap aspek – aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Terlebih bagi seorang pengelola keuangan dalam memahami tugas pokok dan fungsinya secara benar.

Kami juga akan menyajikan materi pelatihan khususnya bidang keuangan. Materi diklat dan bimtek keuangan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan individu, swasta, lembaga tertentu ataupun instansi pemerintah.  

 Silahkan kunjungi Materi – Materi mengenai Bimtek atau Diklat Keuangan Daerah dibawah ini.

  1. Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah
  2. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sistem Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  3. Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 
  4. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja Dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
  5. Bimtek Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan. Dinas Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
  6. Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran,PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  7. Bimtek Tugas Bimtek Keuangan dan  Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara  Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
  8. Bimtek Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
  9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat
    Penatausahaan 
    Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
  10. Bimtek Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
  11. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK
  12. Bimtek Keuangan Transaksi Non Tunai
  13. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  14. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  15. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  16. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  17. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  18. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  19. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  20. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  21. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  22. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  23. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  24. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  25. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  26. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  27. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
  28. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  29. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  30. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  31. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  32. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  33. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  34. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  35. Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeTentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan
  36. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  37. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
  38. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  39. Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  40. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Bimtek Kepegawaian

Bimtek kepegawaian daerah ASNBerdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pondasi utama undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) berisi ketentuan-ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, mutasi, pemberhentian, cuti pegawai negeri sipil, batas usia pensiun dan jaminan hari tua, sistem merit serta perlindungan. Berkaitan dengan hal tersebut kami akan menyelenggarakan pelatihan, seminar, diklat dan Bimtek mengenai Kepegawaian Daerah dengan materi sebagai berikut: 

Silahkan Kunjungi Materi Bimtek Kepegawaian Daerah dibawah ini

  1. Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS
  2. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN)
  3. Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) 
  4. Bimtek Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja dilengkapi SOP
  5. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  6. Bimtek Pelayanan Publik SOP SPP Dan SPM
  7. Bimtek mengenai Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah Bulan DESEMBER
  8. Bimtek mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) 
  9. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS
  10. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  11. Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
  12. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  13. Bimtek mengenai Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi
  14. Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance”

Bimtek Barang dan Aset Daerah

Bimtek Barang dan Aset Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemafaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi.

Dalam Rangka Pemantapan pemahaman mengenai Pengelolaan Barang dan Aset Daerah kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat yang berkaitan denga Barang dan Aset daerah.

Silahkan pilih materi Bimtek / Diklat bidang Aset Daerah dibawah ini : 

  1. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
  2. Diklat Reviu Barang Milik Daerah
  3. Bimtek Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
  4. Bimtek Aset daerah berdasarkan Permendagri no 19 tahun 2017
  5. Bimtek Manajemen Aset Daerah
  6. Bimtek Pengelolaan BMN/D Dan Penghapusan Aset Daerah
  7. BIMTEK PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN ASET
  8. Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah BMND
  9. Bimtek Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah
  10. Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) 
  11. Bimtek Pengelolaan Aset Daerah

Bimtek Pemerintahan

Bimtek dan Diklat bidang Pemerintahan Daerah

Bimtek pemerintahan adalah suatu kegiatan Diklat yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Tujuan diadakan diklat dan bimtek pemerintahan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan di bidang pemerintahan agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemarintah. Dari beberapa sumber menyatakan pengertian Pemerintahan memiliki arti luas dan arti sempit, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan eksekutif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara. Untuk meningkatkan pemahaman dibidangpemerintahan daerah kami akan mengadakan sosialisasi/pelatihan/bimtek pemerintahan di beberapa wilayah dengan narasumber yang berkompeten dan fasilitas yang memadai.

Silahkan Pilih Materi Diklat / Pelatihan / Bimtek Pemerintahan Daerah dibawah ini :

  1. Diklat Pranata Humas Dan Protokol
  2. Bimtek penyusunan LPPD dan PATEN
  3. Bimtek Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD
  4. Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
  5. Bimtek Penyusunan RPJPD RPJMD RENSTRA RENJA
  6. Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  7. Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
  8. Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah 
  9. Bimtek mengenai Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )
  10. Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi
  11. Diklat Sistem Administrasi Kepegawaian
  12. Bimtek mengenai Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  13. Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 
  14. Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  15. Bimtek Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance”
  16. Bimtek Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” 
  17. Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
  18. Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
  19. Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  20. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
  21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  22. Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa
  23. Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
  24. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
  25. Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
  26. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa
  27. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019
  28. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
  29. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah;

Bimtek Kesehatan

Bimtek dan Diklat di Bidang Kesehatan

Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat; seperti bidan, dokter, perawat dan tenaga kesehatan penunjang lainnya.

Untuk peningkatan kompetensi itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus, berkaitan dengan keahlian yang dimilikinya. Untuk itu kami mengharapkan dapat mengikuti kegiatan pelatihan seperti bimtek / Diklat kesehatan dengan beberapa materi yang telah disajikan.

Silahkan kunjungi Materi – Materi Bimtek / Diklat / Sosialisasi Kesehatan dibawah ini:

  1. Bimtek Akreditasi Puskesmas Paripurna
  2. Bimtek Keuangan BLUD
  3. Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
  4. BIMTEK LAPORAN KEUANGAN BLUD
  5. Bimtek Manajemen Puskesmas
  6. Bimtek Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan ( ALKES )
  7. Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )
  8. KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BLUD
  9. Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
  10. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kesehatan
  11. Kesehatan Reproduksi Remaja
  12. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 Rumah Sakit
  13. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  14. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  15. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
  16. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  17. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah
  18. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  19. Penyehatan Air serta Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  20. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  21. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  22. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  23. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit

Bimtek Barang dan Jasa Pemerintah

 

adalah suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan dibiayai oleh APBD. yang diselenggarakn secara swakelola ataupun oleh penyedia barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan Barang / Jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna barang dan jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa pemerintah yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan tepat harga, kualitas (spesifikasi), kuantitas (volume), waktu, dan kesepakatan lainnya.

Diklat / Bimtek Barang dan Jasa Pemerintah

Jadi maksud dan tujuan diadakannya Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang Pengadaan Barang / Jasa secara professional.

Bimtek Pengadaan Barang / Jasa ini memiliki materi – materi yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta bimbingan teknis Pengadaan Barang / Jasa tersebut.

Silahkan kunjungi Materi – Materi Diklat Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

  1. Bimtek Pendalaman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  2. Bimtek Pointers Perubahan IV
  3. Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa
  4. Bimtek “Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS dan Kontrak Pengadaan”
  5. BIMTEK Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 

Bimtek Kearsipan

Salah satu sumber informsi adalah dalam bentuk arsip. Adanya perhatian terhadap manajemein informassi ini juga mempengaruhi perkembangan pengolahan arsip. Kesadaran dan perhatian terhadap arsip yg secara informatife memberikan gambaran mengenai operasionale bisnis. penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip merupakan hal yang mulai menjadi perhatian di banyak organisasi modern. untuk meningkatkan kinerja di bidang kearsipan,dengan ini kami mengadakan Bimtek dan Diklat tentang Kearsipan.

Silahkan Kunjungi Bimtek dan Diklat tentang Kearsipan dibawah ini:

  1. Bimtek Korespondensi Tata Naskah Dinas KEARSIPAN
  2. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) 
  3. Bimtek manajemen keprotokolan dan master Ceremony M

Bimtek Kependudukan dan Capil

Yang dimaksud dengan Manajemen Kependudukan adalah sebuah sistem yang dibangun untuk membantu mengelolah data-data dalam sistem kependudukan yang ada di suatu Instansi Pemerintah. (“Kecamatan, kelurahan di dinas pencatatan sipil. sedangkan yang dimaksud Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti authentic yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Diklat dan Bimtek Kependudukan dan Capil

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kependudukan dan Capil. Tujuan diadakan diklat dan bimtek Kependudukan dan Capil ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan di bidang Kependudukan dan Capil agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.

Berkaitan hal diatas Kami akan menyelenggarakan Bimtek dan Diklat tentang ”Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil“.

Berikut Materi – materi yang akan dibahas dapat dilihat dibawah ini:

  1. Bimtek dan Diklat Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  2. Bimtek dan Diklat Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
  3. Bimtek dan Diklat Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat

Bimtek Desa / Lurah / Kecamatan

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan Aparatur Desa/Lurah/Camat. Adapun tujuan diselenggarakannya Bimtek Desa / Bimtek Lurah / Bimtek Camat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Aparatur Desa, dan Aparatur Camat serta Aparatur Lurah agar dapat meningkatnya pemahaman dan kinerja yang profesional yang berkompeten di lingkungan pemerintahan Daerah di desa.

Diklat dan Bimtek Aparatur Desa/Lurah/Camat

Dalam hal ini kami telah menyediakan beberapa Pilihan materi pelatihan Desa / pelatihan lurah / pelatihan camat. Bimtek / Diklat Aparatur Desa/Lurah/Camat ini memiliki beberapa materi – materi yang beragam sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

Silahkan Kunjungi Materi Diklat / Pelatihan / Bimtek Aparatur Desa di bawah ini;

  1. Bimtek dan Diklat tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  2. Bimtek Tata Cara Pengalokasian Dan Evaluasi Dana Desa
  3. Bimtek Kewenangan Desa
  4. Bimtek Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  5. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa
  6. Bimtek Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
  7. Bimtek Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011
  8. Bimtek dan Diklat Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes dan APBDes)
  9. Bimtek Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  10. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
  11. Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  12. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
  13. Bimtek Pengelolaan dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
  14. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
  15. Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa
  16. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
  17. Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
  18. Pelatihan Manajemen Aset Desa
  19. Pelatihan Pembuatan RPJMdesa dan RKPDesa

Bimtek dan Diklat untuk DPRD

Adalah suatu bentuk kegiatan yang mana para peserta dalam hal ini peserta dari DPRD diberi pelatihan-pelatihan yang bermutu untuk memperluas kompetensi peserta dengan materi-materi yang diberikan meliputi Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, menciptakan suatu Tim Kerja Efektif, Survey Indeks Kepuasan, kesenangan dan kenyamanan Masyarakat serta Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah khusunya DPRD, Profesionalisme Kepemimpinan dan lain-lain.

Diklat / Bimtek DPRD

Dalam rangka meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah kami akan menyelenggarakan Pelatihan. kami telah menyediakan beberapa Materi pelatihan, bimtek atau diklat untuk DPRD.

Kunjungi Materi – Materi dan jadwal Diklat / Sosialisasi / Bimtek DPRD dibawah ini

  1. Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  2. Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  3. Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  4. Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  5. imtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  6. Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  7. Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  8. Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  9. Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  10. Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  11. Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  12. Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  13. Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  14. Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Bimtek Kehumasan

Humas dan protokoler atau yang sering juga disebut dengan public relation merupakan lembaga pemerintahan. Yang mempunyai fungsi pokok untuk membangun citra dan image pemerintah yang baik. Produktif dan humanis di mata masyarakat luas. Fungsi KEHumas dan Protokoler secara mendasar adalah membangun komunikasi yang baik didalam suatu organisasi. Sehingga semua kegiatan dalam organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pihak humas dan protokoler akan berhubungan langsung dengan keberhasilan dan keefektifan hubungan antara organisasi dengan pihak yang dilayani. Pelatihan ini akan memberikan strategi efektif guna meningkatkan daya kemampuan bagian humas dan protokoler dalam menjalankan tugasnya sehingga semua kegiatan dan rencana yang telah dibuat oleh organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana atau dapat juga dikatakan dapat berjalan dengan sukses

MATERI PELATIHAN MATERI BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER

  1. Konsep Dasar Humas dan Protokoler.
  2. Pendefinisian secara rinci etika bagian humas dan protokoler.
  3. Estetika dan citra diri yang perlu ditekankan dalam humas dan protokoler.
  4. Aspek komunikasi yang efektif untuk menunjang tugas bagian humas dan protokoler.
  5. Strategi membangun komunikasi yang efektif.
  6. Studi Kasus

Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek tentang: Bimtek KeHumasan dan Protokoler. yang Akan dilaksanakan Pada:

 

Bulan Juni 2018  
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni
Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Bimtek Satpol PP

Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daehrah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menagakkan peraturan daerah (perda), penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Selain menegakkan peraturan daerah, SATPOL PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemarintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalisasikan kinerja Satpol PP, kami mengadakan pelatihan dan pendidikan formal di bidang Satpol PP yaitu Diklat Satpol PP di beberapa materi.

Silahkan pilih Materi Diklat Satpol PP dibawah ini :

  1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
  2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
  3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas

Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP mempunyai fungsi :

 

  • penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
  • kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  • pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
  • pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  • pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS daerah/aparatur lainnya;
  • pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum in order to (agar) mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

Dengan ini kami akan mengadakan Diklat dan Bimtek di bidang Satpol PP yang Akan dilaksanakan Pada:

Bulan Juni 2018  
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
07 – 08 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Quest Surabaya
29 – 30 Juni 2018 di Hotel Santosa Lombok
Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni
Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Bimtek Perpajakan

Perpajakan / Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang – Undang (UU) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa collective untuk mencapai kesejahteraan umum.

Bimtek dan Diklat Pajak Daerah

Dalam rangka memantapkan pemahaman tentang perpajakan dan meminimalisir kesalahan terkait pengelolaan keuangan dan pajak. diperlukannya pelatihan, diklat atau bimtek yang berhubungan dengan pajak. kami akan menyelenggarakan Diklat / Bimtek Pajak Daerah.

Silahkan pilih materi – materi bimtek / diklat perpajakan di bawah ini:

  1. Diklat Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah
  2. Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  3. Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  4. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  5. Bimtek Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  6. Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
  7. Bimtek Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)

Bimtek Penanaman Modal

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bidang Penanaman Modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 jelas menyebutkan ; Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah (2); Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah (4). Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi (5); Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota (6).

Diklat dan Bimtek Penanaman Modal

adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang Penanaman Modal. Tujuan diadakan diklat dan bimtek Penanaman Modal ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan di bidang Penanaman Modal agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.

Kami sebagai penyelenggara training, bimtek dan diklat Penanaman Modal mengajukan undangan Diklat dan Bimtek Penanaman Modal kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Diklat/Bimtek Penanaman Modal sebagai berikut :

  1. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
  2. Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  3. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
  4. Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
  5. Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
  6. Metode Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
  7. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  8. Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

 

 

Bulan Juli 2018  
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
06 – 07 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
11 – 12 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
20 – 21 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Ibis Style Jakarta
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Pacific Palace Batam
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Eden Kuta Bali
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Cemerlang Bandung
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Losari Beach Makassar
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Quest Surabaya
26 – 27 Juli 2018 di Hotel Santosa Lombok

 

Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni
Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember
Bimtek Keuangan dan Aset © 2018 Info Bimtek / Diklat Frontier Theme