BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PENGHAPUSAN ASET

pengelolaan barang Milik daerah serta penghapusan aset ini Kami selenggarakan atas banyak nya masalah yg terjadi dalam pengelolaan barang dan aset atau barang milik daerah sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. PENEKANAN AUDIT BPK TERHADAP PENGELOLAAN BMD. Hasil Audit BPK menunjukkan bahwa, disclaimernya hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena Neraca kurang baik, Neraca kurang baik karena Laporan Barang Milik Daerah kurang baik.

Jadi wajar jika saat ini anggaran, kebijakan dan perhatian Pejabat pemeritnah daerah dan DPRD harusnya mengarah ke pengelolaan barang milik daerah.Walapun barang milik daerah dari dahulu menjadi objek pemeriksaan BPK, tetapi 2 – 3 tahun terakhir ini bisa dirasakan auditor BPK memeriksa barang milik daerah lebih intensif, jadi tidak heran bila dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak pemda (khususnya Kepala Daerah dan DPRD) baru sadar kalau pengelolaan asetnya ternyata amburadul.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 sampai dengan Permendagri no 19 tahun 2016 . Sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD. Serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen asset. Pusat Manajemen Keuangan ( PUSMENKEU ) akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema :  Aset daerah “ MEMAHAMI REGULASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 “, Yang Akan Selenggarakan Pada :

JANUARI / FEBRUARI / MARET / APRIL / MEI / JUNI / JULI AGUSTUS / SEPTEMBER / OKTOBER / NOVEMBER / DESEMBER

Bulan Oktober

Jadwal Pelatihan

Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas Peserta: - Dapatkan Bonus Menarik * Syarat dan Ketentuan Berlaku * (Peserta Harap Konfirmasi) - Pelatihan 2 hari atau Pembahasan Materi s/d selesai - Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Shering); - Seminar Kit; - Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung); - Sertifikat Pelatihan; - Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah); - Tas Ransel Eksklusif. Catatan : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta diHarap Konfirmasi) - Konfirmasi selambat-lambatnya H-2 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat Konfirmasi Peserta: - Telp./Fax.(021) 22443223 - Konf : 0813 63885678, - WA 0813 63885678

Atau silahkan klik tautan dibawah ini untuk langsung terhubung dengan kami:

Ruang lingkup  Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  adalah:

1. pejabat pengelola barang milik daerah;
2. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. pengadaan;
4. penggunaan;
5. pemanfaatan;
6. pengamanan dan pemeliharaan;
7. penilaian;
8. pemindahtanganan;
9. pemusnahan;
10. penghapusan;
11. penatausahaan;
12. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
13. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
14. barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi

pengelolaan barang milik daerah serta penghapusan aset