Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD, Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: a. Standar barang. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. Penetapan standar kebutuhan mempedomani peraturan perundang-undangan; b. Standar kebutuhan.Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen asset, LEMBAGA KAJIAN NASIONAL ( LKN ) akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema : “Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah “, yang akan di laksanakan pada :

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan agar semua bendahara Pemerintah Daerah, Bendahara DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendahara (bendahara penerima/pengeluaran) dan Pembantu Bendahara SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat mengikuti kegiatan ini.

Untuk pendaftaran paling lambat 2 Hari sebelum jadwal, dapat menghubungi kami melalui: Contact Person : Sdr. Yogie Saputra ( 081363885678 – 08119988836 ) Pin : 5AA7FDC8

JUNI – JULI – AGUSTUS – SEPTEMBER 

Jadwal Pelatihan

Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas Peserta: - Dapatkan Bonus Menarik * Syarat dan Ketentuan Berlaku * (Peserta Harap Konfirmasi) - Pelatihan 2 hari atau Pembahasan Materi s/d selesai - Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Shering); - Seminar Kit; - Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung); - Sertifikat Pelatihan; - Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah); - Tas Ransel Eksklusif. Catatan : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta diHarap Konfirmasi) - Konfirmasi selambat-lambatnya H-2 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat Konfirmasi Peserta: - Telp./Fax.(021) 22443223 - Konf : 0813 63885678, - WA 0813 63885678

Atau silahkan klik tautan dibawah ini untuk langsung terhubung dengan kami:

Diklat Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah