Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018. Pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berlaku Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54/2010 dan perubahannya. Sedangkan untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sejak 1 Juli 2018, maka sudah mengacu kepada Perpres ini.

Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: E-purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender. E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, dilakukan dengan:

1. Kualitas dan Biaya;
2. Kualitas;
3. Pagu Anggaran; atau
4. Biaya Terendah.

TENDER

Dalam pelaksanaan pemilihan melalui Seleksi / Tender meliputi:

lihat “Bimtek Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018”

1. Pelaksanaan Kualifikasi;
2. Pengumuman dan/atau Undangan;
3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
4. Pemberian Penjelasan;
5. Penyampaian Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Dokumen Penawaran;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan/atau
8. Sanggah

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Disamping itu ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding. sebagaiman bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Pelaksanaan pemilihan yang dimaksud menurut Perpres diatas adalah untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan:

1. Peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
2. Peserta hanya memasukkan penawaran harga;
3. Penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah. serta
4. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;

Sedangkan pengadaan langsung dilakukan hal:

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

Untuk Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.sedangkan untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

1. Penetapan Pagu AnggaranK/L; atau
2. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

Lembaga Kajian Nasional (LKN) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Bimbingan Teknis Nasional tentang : Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yang akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Jadwal Pelatihan

Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas Peserta: - Dapatkan Bonus Menarik * Syarat dan Ketentuan Berlaku * (Peserta Harap Konfirmasi) - Pelatihan 2 hari atau Pembahasan Materi s/d selesai - Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Shering); - Seminar Kit; - Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung); - Sertifikat Pelatihan; - Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah); - Tas Ransel Eksklusif. Catatan : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta diHarap Konfirmasi) - Konfirmasi selambat-lambatnya H-2 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat Konfirmasi Peserta: - Telp./Fax.(021) 22443223 - Konf : 0813 63885678, - WA 0813 63885678

Atau silahkan klik tautan dibawah ini untuk langsung terhubung dengan kami:

Jadwal Pelatihan

Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan Penginapan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanpa Penginapan Fasilitas Peserta: - Dapatkan Bonus Menarik * Syarat dan Ketentuan Berlaku * (Peserta Harap Konfirmasi) - Pelatihan 2 hari atau Pembahasan Materi s/d selesai - Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Shering); - Seminar Kit; - Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung); - Sertifikat Pelatihan; - Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah); - Tas Ransel Eksklusif. Catatan : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta diHarap Konfirmasi) - Konfirmasi selambat-lambatnya H-2 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat Konfirmasi Peserta: - Telp./Fax.(021) 22443223 - Konf : 0813 63885678, - WA 0813 63885678

Atau silahkan klik tautan dibawah ini untuk langsung terhubung dengan kami:

Disamping itu sebagai pelaksana Pengadaan, perlu diketahui poin-poin perbedaan Perpres pengadaan Barang/Jasa terbaru ini dengan Perpres sebelumnya.

Perbedaan Perpres pengadaan Barang/Jasa Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan

Perpres No.54 Tahun 2010 berikut perubahannya.

lihat “Bimtek Perpres No.16 Tahun 2018″

• Agen Pengadaan
  Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 akan diperkenalkan Agen Pengadaan yaitu Perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/D/I.
  Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan melalui proses swakelola bilamana pelakananya adalah UKPBJ K/L/D/I atau melalui proses pemilhan bilamana dilakukan oleh perorangan atau badan usaha.
• Lebih Sederhana
  Perpres No. 16 Tahun 2018 direncanakan memiliki 15 Bab dengan 98 pasal, lebih sederhana dibandingkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab dengan 139 Pasal. Selain jumlah pasalnya yang lebih sedikit, Perpres No. 16 Tahun 2018 juga akan menghilangkan bagian penjelasan dan menggantinya dengan penjelasan norma-norma pengadaan. Hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak biasa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personil yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri.
• Swakelola Tipe Baru
  Bila pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya kita mengenai 3 tipe swakelola, maka pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dikenal dengan 4 tipe swakelola. Tipe keempat yang menjadi tambahan adalah Swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti ICW, dll.
• Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan
  Melihat banyaknya masalah kontrak yang tidak terselesaikan, bahkan sering berujung ke pengadilan atau arbitrase yang mahal, maka LKPP memberikan respon dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang akan diatur lebih rinci didalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Layanan ini diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan kontrak sehingga tidak perlu harus diselesaikan di pengadilan.
• Perubahan Istilah
  Perpres No. 16 Tahun 2018 akan memperkenalkan istilah baru dan juga mengubah istilah lama sebagai penyesuaian dengan perkembangan dunia pengadaan. Istilah baru tersebut diantaranya adalah Lelang menjadi Tender, ULP menjadi UKPBJ, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan dan K/L/D/I menjadi K/L/SKPD.
• Jaminan Penawaran
  Jaminan penawaran yang dihapus oleh Perpres No. 4 Tahun 2015 kembali akan diberlakukan khusus untuk pengadaan konstruksi untuk pengadaan diatas Rp.10 Milyar.

lihat “Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018”

• Jenis Kontrak
  Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan Kontrak Payung.
• Otonomi BLU Untuk Mengatur Pengadaan Sendiri
  Perpres No. 16 Tahun 2018 akan menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU Penuh untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU.
  Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tatacara pengadaannya tidak terjebak sekedar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres Pengadaan Pemerintah.
• ULP menjadi UKPBJ
  Istilah ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang merupakan nama generic untuk menunjukan organisasi pengadaan di K/L/D/I akan diubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
• Batas Pengadaan Langsung
  Batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi akan berubah dari Rp.50 juta menjadi Rp.100 juta, sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya tetap dinilai sampai dengan Rp.200 juta.

lihat “Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018”