Kemendagri
- Pedoman Penyusunan APBD 2019
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 selengkapnya baca disini Jadwal Materi Bimtek Penyusunan APBD 2019 - Pedoman Penyusunan APBD 2018
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 selengkapnya baca disini Jadwal Materi Bimtek Penyusunan APBD 2018 - Pedoman Penyusunan APBD 2017
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2016. Merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal efisien efektif dan akuntabel. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro. Program-program kementerian/lembaga lintas kementerian kewilayahan. Dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Download Bimtek & Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2016
INFORMASI JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT
| No 9 Tahun 2015 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2015-02-24 |
| Nomor | : | 9 |
| Tentang | : | JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA |
| Document | : | 1. JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA |
| No 8 Tahun 2015 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2015-02-24 |
| Nomor | : | 8 |
| Tentang | : | JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA & OLAHRAGA |
| Document | : | 1. JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA & OLAHRAGA |
| No 7 Tahun 2015 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2015-02-24 |
| Nomor | : | 7 |
| Tentang | : | JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK |
| Document | : | 1. JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK |
| No 6 Tahun 2015 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2015-02-24 |
| Nomor | : | 6 |
| Tentang | : | JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAAN TEKNOLOGI |
| Document | : | 1. JENIS & TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAAN TEKNOLOGI |
| No 7 Tahun 2015 | ||
|---|---|---|
| Tanggal Terbit | : | 2015-03-10 |
| Nomor | : | 7 |
| Tentang | : | PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION -PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS |
| Document | : | 1. PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION -PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ROAD CONGRESS |
- Pedoman Penyusunan APBD 2023
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri No. …. Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 - Pedoman Penyusunan APBD 2022
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri …. Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 - Pedoman Penyusunan APBD 2021
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri No. …. Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 - Pedoman Penyusunan APBD 2020, 2021, 2022
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri / Permendagri …. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, 2021, 2022