KEMENKEU RI

Comments

Pelatihan / Diklat / Bimtek Keuangan yang akan diselenggarakan di beberapa daerah diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Batam, Makassar, Surabaya, Bali, Lombok dan lain lain dengan beberapa materi Bimtek Keuangan berdasarkan peraturan dan undang-undang terbaru dari Kemenkeu RI, Kemendagri, Perpres dll silahkan lihat dibawah ini:

Materi Diklat / Bimtek Keuangan sebagai berikut:

  1. Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah
  2. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sistem Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  3. Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 
  4. Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja Dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
  5. Bimtek Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan. Dinas Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
  6. Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran,PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
  7. Bimtek Tugas Bimtek Keuangan dan  Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara  Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
  8. Bimtek Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
  9. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat
    Penatausahaan     Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
  10. Bimtek Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
  11. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK
  12. Bimtek Keuangan Transaksi Non Tunai
  13. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
  14. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  15. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  16. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  17. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  18. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  19. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  20. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  21. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  22. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  23. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  24. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  25. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  26. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  27. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
  28. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  29. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  30. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
  31. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  32. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  33. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  34. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  35. Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeTentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan
  36. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  37. Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
  38. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  39. Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
  40. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

KEMENKEU RI

PERATURAN  KEMENKEU RI TERBARU

  • Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017   tanggal   18 September 2017, tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.
  • Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017   tanggal   5 September 2017, tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
  • Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017   tanggal   5 September 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil.
  • Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017   tanggal   31 Agustus 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
  • Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017   tanggal   18 September 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2015  tanggal  18 Maret 2015,
    tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015  tanggal  18 Maret 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02 /2014 tentang StandarBiaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015  tanggal  18 Maret 2015,
    tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.o2/2016 tanggal 02 Maret 2016,
    tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Bimtek dan Diklat

untuk informasi jadwal dan materi Bimtek dan Diklat kegiatan hubungin no di bawah ini

– Konfirmasi Peserta  :  0813 63885678 WA 0852 35188808

Katagori Bimtek dan Diklat ada beberapa bidang diantaranya:

Bimtek Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 informasi jadwal bimtek keuangan 2019 2020 2021 2022 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.