Pelatihan / Diklat / Bimtek Keuangan yang akan diselenggarakan di beberapa daerah diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Batam, Makassar, Surabaya, Bali, Lombok dan lain lain dengan beberapa materi Bimtek Keuangan berdasarkan peraturan dan undang-undang terbaru dari Kemenkeu RI, Kemendagri, Perpres dll silahkan lihat dibawah ini:
Materi Diklat / Bimtek Keuangan sebagai berikut:
- Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah
- Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Sistem Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bimtek Pedoman Penyusunan APBD
- Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja Dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Pemerintah Daerah
- Bimtek Pengaturan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Badan. Dinas Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Strategi Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran,PPTK, PPK & Bendahara Sebagai Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Bimtek Tugas Bimtek Keuangan dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan
- Bimtek Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD - Bimtek Keuangan Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Keuangan SKPD serta Strategi Atas Temuan BPK terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari BPK
- Bimtek Keuangan Transaksi Non Tunai
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Bimbingan Tekhnis , Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan KeTentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaanuangan
- Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
- Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )
- Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
- Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
- Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
KEMENKEU RI
PERATURAN KEMENKEU RI TERBARU
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017, tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2017 tanggal 5 September 2017, tentang Penundaan Pembayaran Utang Bea Masuk, Bea Keluar, Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 tanggal 5 September 2017, tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 tanggal 18 September 2017, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.07/2015 tanggal 18 Maret 2015,
tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tanggal 18 Maret 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 /PMK.02 /2014 tentang StandarBiaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 tanggal 18 Maret 2015,
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.o2/2016 tanggal 02 Maret 2016,
tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Bimtek dan Diklat
untuk informasi jadwal dan materi Bimtek dan Diklat kegiatan hubungin no di bawah ini
– Konfirmasi Peserta : 0813 63885678 WA 0852 35188808
Katagori Bimtek dan Diklat ada beberapa bidang diantaranya:
- Bimtek dan Diklat Bidang Barang/Aset
- Bimtek dan Diklat Bidang Barang/Jasa Pemda
- Bimtek dan Diklat Bidang Kearsipan
- Bimtek dan Diklat Bidang Kepariwisataan
- Bimtek dan Diklat Bidang Kepegawaian
- Bimtek dan Diklat Bidang Kependudukan
- Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan
- Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan
- Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal
- Bimtek dan Diklat Bidang Perpajakan
- Bimtek dan Diklat Bidang Pertambangan
- Bimtek dan Diklat Bidang UKM
- Pedoman Penyusunan APBD 2020, 2021
Bimtek Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 informasi jadwal bimtek keuangan 2019 2020 2021 2022