Bimtek Diklat Tentang pelayanan penggajian dan tunjangan kinerja bagi PNS/Aparatur sipil Negara ( ASN ) – Dengan adanya standard yang bagus, maka pengaruh terhadap kinerja PNS akan berbanding lurus atau mengikuti peningkatan, yang tentunya akan meningkatkan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Undang Undang ( UU )No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tentang Upah/gaji. Disitu […]
Pelatihan bimtek Diklat strategi dan manajemen pengelolaan pbj sektor kesehatan. Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan. RS rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata […]
Diklat dan Bimtek tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, silahkan hubungi: 081363885678 Banyak yang mempertanyakan apa tugas dan fungsi Pendamping Desa. Sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping Desa sering kali digambarkan sebagai pekerjaan yang santai […]
Bimtek Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah daerah, Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara Teratur, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas […]
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahun akan memulai mengelola audit laporan keuangan pemerintah didaerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data. Pemerintah daerah (Pemda) sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan sistem penghargaan dan hukuman terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem […]
Bimtek Keuangan Adalah Suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan / administrasi keuangan secara teknis dan terorganisir. Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksudkan agar dapat membantu meningkakan kinerja baik itu individu maupun instansi pemerintah di Bidang Keuangan Daerah. Teknik pengelolaan keuangan saat ini perkembangannya sanga pesat. Untuk itu kami telah menyediakan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek) dan Diklat […]
bimtek diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara – Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum […]
Bimtek diklat Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena […]
Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan […]
bimtek diklat laporan keuangan berbasis akrual Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat […]