Bimtek Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah daerah, Menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara Teratur, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas […]
Bimtek Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran Segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran paling sedikit terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya (sesuai dengan kebutuhan). Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada […]
Bimtek tanggungjawab bendahara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai. Baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab […]
Bimtek Tugas dan Tanggung jawab bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah. Menerima, menyimpan dan membayar menyerahkan uang atau surat beharga atau barang – barang Negara/daerah. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan,menetausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan […]
Bimtek Tugas dan tanggung jawab bendahara Tugas dan tanggung jawab bendahara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan […]