Bimtek Keuangan Adalah Suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan / administrasi keuangan secara teknis dan terorganisir. Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksudkan agar dapat membantu meningkakan kinerja baik itu individu maupun instansi pemerintah di Bidang Keuangan Daerah. Teknik pengelolaan keuangan saat ini perkembangannya sanga pesat. Untuk itu kami telah menyediakan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek) dan Diklat […]
Tag: bimtek diklat bendahara penerimaan
Bimtek Bendahara Pengeluaran
Bimtek Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran Segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran paling sedikit terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya (sesuai dengan kebutuhan). Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada […]
Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara
Bimtek Tugas dan Tanggung jawab bendahara penerima dan bendahara pengeluaran. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah. Menerima, menyimpan dan membayar menyerahkan uang atau surat beharga atau barang – barang Negara/daerah. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,menyetorkan,menetausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan […]
Bimtek Tugas dan tanggung jawab bendahara
Bimtek Tugas dan tanggung jawab bendahara Tugas dan tanggung jawab bendahara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan […]
Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah. Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu […]