Pelatihan bimtek Diklat strategi dan manajemen pengelolaan pbj sektor kesehatan. Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan. RS rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata […]
Diklat dan Bimtek tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, silahkan hubungi: 081363885678 Banyak yang mempertanyakan apa tugas dan fungsi Pendamping Desa. Sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendamping Desa sering kali digambarkan sebagai pekerjaan yang santai […]
Bimtek Dan Sosialisasi Penyusunan APBD 2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri )No.38 Tahun 2018 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. PERMENDAGRI […]
Bimtek Bendahara Pengeluaran Bendahara pengeluaran Segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran paling sedikit terdiri dari Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP/TUP, Buku Pembantu LS-Bendahara, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Lainnya (sesuai dengan kebutuhan). Dalam hal Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada […]
bimtek diklat penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara – Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum […]
Bimtek diklat Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah – Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena […]
Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan […]
bimtek diklat laporan keuangan berbasis akrual Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat […]
Bimtek BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) – Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Persyaratan substantif, teknis maupun administratif yang dicantumkan dalam PP No. 23/2005 maupun Permendagri 61/2007 bukan sekedar dokumen-dokumen kelengkapan yang harus disediakan oleh […]
Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK – Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah Indonesia perlu mengatur dan mengelola (manage) keuangan negara. Dalam teorinya Stoner dan Winkel (1987) menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk […]