“Bimtek Satpol PP” Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP begitu penting karena mempunyai tugas tanggungjawab yang berat sehingga cara pikir sistem perekrutan sampai menjadi anggota Satpol PP menjadi sangat menentukan. Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi yaitu penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan […]
Tag: LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 antara lain : Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya […]
Bimtek Keuangan
Bimtek Keuangan Adalah Suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan / administrasi keuangan secara teknis dan terorganisir. Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksudkan agar dapat membantu meningkakan kinerja baik itu individu maupun instansi pemerintah di Bidang Keuangan Daerah. Teknik pengelolaan keuangan saat ini perkembangannya sanga pesat. Untuk itu kami telah menyediakan pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek) dan Diklat […]
BIMTEK TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
Bimtek tanggungjawab bendahara. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai. Baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab […]
MATERI BIMTEK KEHUMASAN
Bimtek dan Diklat tentang Kehumasan dan Protokoler Humas dan protokoler atau yang sering juga disebut dengan public relation merupakan lembaga pemerintahan. Yang mempunyai fungsi pokok untuk membangun citra dan image pemerintah yang baik. Produktif dan humanis di mata masyarakat luas. Fungsi Kehumas dan Protokoler secara mendasar adalah membangun komunikasi yang baik didalam suatu organisasi. Sehingga […]
bimtek penyusunan APBD 2018
Bimtek penyusunan APBD 2018 bimtek penyusunan APBD 2018. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh. […]
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Sebagai Mana Kita Tahu Bahwa Untuk Melaksanakan Penganggaran Atau Perencanaan , Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2019. Maka Perlu Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Sebagai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Oleh Sebab Itu Pemerintah Pusat Dalam Hal Ini Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016, sebagai bahan […]
Bimtek Penerapan Standart Akuntasi Berbasis Akrual
Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur […]
Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah. Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reviu […]